BADAN USAHA

Didalam kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari seringkali Badan Usaha disamakan dengan Perusahaan, walaupun pada kenyataannya keduanya berbeda. Perbedaan Utamanya adalah Badan Usaha adalah bentuk lembaga, sedangkan Perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu dikelola.
Badan Usaha dapat dibagi sebagai berikut :
1. Perseroan Usaha Dagang (UD)
2. Persekutuan, terdiri dari :
a. Tidak Berbadan Hukum, antara lain :
– Persekutuan Perdata (Maatschaap)
– Firma
– CV ( Commanditaire Venotschaap)
b. Berbadan Hukum, antara lain :
– Perseroan Terbatas
– Koperasi
– Yayasan
c. Bentuk usaha lain : Perwakilan Usaha Perdagangan Asing (Representative Office).

Marilah kita kupas satu persatu dari bentuk-bentuk Badan Usaha tersebut.

1. USAHA DAGANG (UD)
– Usaha yang didirikan oleh perseorangan
– Tanggung jawab pribadi
– Umumnya dengan modal kecil atau menengah
– Tidak ada Akta Pendirian
– Tidak ada peraturan untuk pendirian Usaha Dagang, hanya memerlukan izin permohonan usaha dari Dinas Perdagangan setempat.

2. PERSEKUTUAN PERDATA
– Dasar Hukum Pasal 1618 KUHPerdata
– Didirikan oleh 2 orang atau lebih
– Dapat dibuat secara lisan atau tertulis
– Tanggung jawab sekutu sampai harta pribadi masing-masing
– Tanggung jawab secara pro-rata/tanggung renteng (tergantung perjanjian)

3. FIRMA
– Dasar Hukum Pasal 16 – 35 KUHDagang
– Berupa Persekutuan Perdata yang menjalankan usaha dengan nama bersama
– Tanggung jawab sekutu secara tanggung rentang sampai harta pribadi masing-masing
– Didirikan dengan Akta Notaris
– Didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat

4. C V ( Commanditaire Venotschaap)
– Dasar Hukum Pasal 19 – 21 KUHDagang
– Hampir sama dengan Firma namun ada sekutu aktif dan sekutu pasif
– Sekutu aktif yang mengelolan operasional CV dan bertanggung jawab secara keseluruhan sampai ke harta pribadi
– Sekutu pasif bertanggung jawab hanya sebesar modal yang dimasukan atau disertakan
– Didirikan dengan Akta Notaris
– Didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat

5. PERSEROAN TERBATAS ( P T )
– Dasar Hukum UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
– Didirikan oleh minimal 2 orang atau pribadi hukum
– Modal dasar minimal Rp 50.000.000,-
– Minimal 25% dari modal dasar harus disetorkan ke Bank
– Modal terdiri dari saham-saham
– Tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham
– Didirikan dengan Akta Notaris
– Disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI
– Bertindak sebagai pribadi hukum
– Memiliki harta kekayaan sendiri

6. KOPERASI
– Diatur dalam UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
– Berlandaskan asas kekeluargaan
– Dibentuk oleh orang-orang (disebut Koperasi Primer) atau koperasi-koperasi (disebut Koperasi Sekunder)
– Didirikan dengan Akta Pendirian oleh Notaris
– Berbadan hukum setelah disahkan pemerintah (Kementerian Koperasi)
– Organ Koperasi : Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas
– Modal dari para anggota
– Tanggung jawab dipikul oleh para anggota
– Rapat Anggota adalah oragan tertinggi yang memberikan kuasa pengurusan kepada para pengurus

7. YAYASAN
– Dasar Hukum UU nomor 16 tahun 2001 juncto UU nomor 28 tahun 2004
– Tujuan tidak untuk mencari keuntungan/profit/non komersial
– Bidang kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan
– Organ Yayasan : Pembina, Pengurus dan Pengawas
– Didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal
– Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan
– Didirikan dengan Akta Notaris
– Disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI

8. KANTOR PERWAKILAN USAHA PERDAGANGAN ASING ( Representative Office )
– Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tantang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
– Merupakan izin usaha perorangan yang diberikan kepada pempinan kantor perwakilan
– Tidak memerlukan Akta Pendirian
– Tanggung jawab pribadi dari pimpinan kantor perwakilan
– Kegiatan usaha terbatas, hanya didirikan untuk penjualan/pemasaran produk atau pembelian produk untuk dieksport

PERBEDAAN BADAN HUKUM DAN BUKAN BADAN HUKUM

 Badan Hukum :
– memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya dan kekayaan para pendirinya
– tanggung jawab hanya sebesar sahamnya
– dapat melakukan penuntutan dan dituntut di muka pengadilan

 Bukan Badan Hukum :
– kekayaan tidak terpisah
– tanggung jawab sampai harta pribadinya
– yang dituntut pribadi pendiri/persero/pemiliknya

Berdasarkan uraian tersebut kini jelaslah perbedaan Badan Usaha dan Perusahaan, termasuk bentuk-bentuk Badan Usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Apabila Anda ingin mendirikan Badan Usaha maka Anda dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan tanggung jawab secara hukum dan finansial.

Semoga Bermanfaat.

Wassalam,

(dikutip dari berbagai sumber)

Iklan
Dipublikasi di Notaris | Meninggalkan komentar

PERBEDAAN NOTARIS DAN PPAT

Masih adanya persepsi yang belum tepat di masyarakat kita tentang Notaris dan PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah ), yang menurut mereka bahwa Notaris dan PPAT adalah dua jabatan yang sama. Pada dasarnya Notaris dan PPAT adalah jabatan yang berbeda. Seorang yang menjadi Notaris belum tentu seorang PPAT, begitu pula sebaliknya.

Mari sama-sama kita lihat beberapa perbedaan antara Notaris dan PPAT.

1. Dasar Hukum :

Notaris    : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 : tentang Jabatan Notaris (UUJN)

PPAT     :  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 : tentang Peraturan Jabatan PPAT (PJPPAT)

2. Pengangkatan :

Notaris        : oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

PPAT     : oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional

3. Definisi :

Notaris : Pasal 1 UUJN : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini.

PPAT     :  Pasal 1 PJPPAT : Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

4. Wewenang :

Notaris :  Pasal 15 UUJN : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Selain itu Notaris berwenang pula :

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat akta risalah lelang.

PPAT     :  Pasal 2 PJPPAT : PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat Akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Akta yang dapat dibuat PPAT adalah sebagai berikut :

a. jual beli;

b. tukar menukar;

c. hibah;

d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

e. pembagian hak bersama;

f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;

g. pemberian Hak Tanggungan;

h. pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas terdapat perbedaan kewenangan antara Notaris dengan PPAT. Seorang Notaris memiliki kewenangan lebih luas dibanding seorang PPAT.

Jadi jika Anda ingin membuat sebuah dokumen, perhatikan dulu jenis dokumennya, dan akan lebih nyaman bagi Anda jika mendatangi seorang Notaris yang juga seorang PPAT.

Semoga hal ini bermanfaat bagi Anda.

Salam,

Muhamad Daniel

Dipublikasi di Notaris | 1 Komentar

PERBEDAAN NOTARIS DAN ADVOKAT

Sebagian masyarakat kita masih ada yang kesulitan membedakan antara Notaris dengan Advokat. Masih ada anggapan bahwa Notaris dan Advokat memiliki tugas yang sama, hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang datang ke Notaris untuk membantu mendampingi penyelesaian perkaranya di pengadilan.

Mari sama-sama kita lihat beberapa perbedaan antara Notaris dan Advokat :

1. Dasar hukum :

Notaris    : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 : tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Advokat  :  Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 : tentang Advokat (UU Advokat).

2. Definisi :

Notaris    : Pasal 1 UUJN : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Advokat  :  Pasal 1 UU Advokat : Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

3. Tugas/Wewenang :

Notaris    :  Pasal 15 UUJN : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Advokat  :  Pasal 1 UU Advokat : memberikan Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

4. Keberpihakan :

Notaris    :  Pasal 16 UUJN : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban, bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Advokat  :  Pasal 1 UU Advokat : memberikan Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Perbedaan utama antara Notaris dan Advokat adalah pada keberpihakan. Notaris tidak boleh untuk berpihak kepada salah satu pihak, Notaris harus bersikap netral. Sedangkan Advokat bertugas untuk mendampingi kepentingan kliennya atau salah satu pihak saja.

Tugas Advokat tersebut tercermin dari arti kata Advokat. Kata Advokat berasal dari bahasa latin advocare yang berarti membela. Profesi Advokat lahir sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, karena setiap orang yang bermasalah dengan hukum hingga dituntut ke pengadilan berhak untuk didampingi Advokat, dan tidak ada yang boleh menghalangi orang untuk didampingi Advokat saat dituntut dimuka hukum.

Jadi seorang Notaris hanya dapat memberikan nasihat hukum yang bersifat menghimbau, bukan membela, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan terhindar dari permasalahan hukum dikemudian hari. Oleh karena itu Notaris berperan sebagai pencegah terjadinya permasalahan, sedangkan Advokat berperan sebagai pihak penyelesai masalah yang sedang menimpa klien mereka baik didalam maupun diluar pengadilan.

Namum kedua profesi tersebut adalah para pendekar hukum dimana mereka berjuang untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan serta memastikan bahwa hukum selalu ditegakkan, melalui profesi mereka masing-masing.

Semoga hal ini bermanfaat bagi Anda.

Salam,

Muhamad Daniel

Dipublikasi di Notaris | 1 Komentar

NOTARIS

NOTARIS

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato.

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalan hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Jenis notaris :

1. Notaris Civil Law

Notaris civil law yaitu lembaga notariat berasal dari italia utara dan juga dianut oleh Indonesia.

Ciri-cirinya ialah:

• Diangkat oleh penguasa yang berwenang;

• tujuan melayani kepentingan masyarakat umum;

• mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

2. Notaris Common Law

Notaris common law yaitu notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia.

Ciri-cirinya ialah: •Akta tidak dalam bentuk tertentu; •Tidak diangkat oleh pejabat penguasa.

Sekitar abad ke 5, notaris dianggap sebagai pejabat istana.Di Italia utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke 11 – 12, dikenal Latijnse Notariat, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum.

Latijnse notariat ini murni berasal dari Italia Utara, bukan sebagai pengaruh hukum romawi kuno. Pada tahun 1888, terbitlah buku Formularium Tabellionum oleh Imerius, pendiri sekolah Bologna, dalam rangka peringatan 8 abad sekolah hukum Bologna. Berturut-turut seratus tahun kemudian ditebitkan Summa Artis Notariae oleh Rantero dari Perugia, kemudian pada abad ke 13 buku dengan judul yang sama diterbitkan oleh Rolandinus Passegeri. Ronaldinus Passegeri kemudian juga menerbitkan Flos Tamentorum. Buku-buku tersebut menjelaskan definisi notaris, fungsi, kewenangan dan kewajiban-kewajibannya.

4 istilah notaris pada zaman Italia Utara:

  1. Notarii: pejabat istana melakukan pekerjaan administratif;
  2. Tabeliones: sekelompok orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis, mereka diangkat tidak sebagai pemerintah/kekaisaran dan diatur oleh undang-undang tersebut;
  3. Tabularii: pegawai negeri, ditugaskan untuk memelihara pembukuan keuangan kota dan diberi kewenangan untuk membuat akta;Ketiganya belum membentuk sebuah bentuk akta otentik,
  4. Notaris: pejabat yang membuat akta otentik.

Karel de Grote mengadakan perubahan-perubahan dalam hukum peradilan notaris, dia membagi notaris menjadi:

  1. Notarii untuk konselor raja dan kanselarij paus;
  2. Tabelio dan clericus untuk gereja induk dan pejabat-pejabat agama yang kedudukannya lebih rendah dari paus.

Pada abad ke 14, profesi notaris mengalami kemunduran dikarenakan penjualan jabatan notaris oleh penguasa demi uang dimana ketidaksiapan notaris dadakan tersebut mengakibatkan kerugian kepada masyarakat banyak.

Sementara itu, kebutuhan atas profesi notaris telah sampai di Perancis. Pada abad ke 13, terbitlah buku Les Trois Notaires oleh Papon. Pada 6 oktober 1791, pertama kali diundangkan undang-undang di bidang notariat, yang hanya mengenal 1 macam notaris. Pada tanggal 16 maret 1803 diganti dengan Ventosewet yang memperkenalkan pelembagaan notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad itu penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi Ventosewet dari Perancis dan menamainya Notariswet. Dan sesuai dengan asas konkordasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda/ Indonesia.

Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kelchem, sekretaris dari College van Schenpenen di jakarta pada tanggal 27 agustus 1620. Selanjutnya berturut turut diangkat beberapa notaris lainnya, yang kebanyakan adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya.

Pada tanggal 26 januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang sejanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke negeri Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum (biasanya wakil notaris). Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat notaris di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus notariat dengan menempel di fakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat, sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontrak dll) yang memberikan gelar sarjana hukum (bukan CN – candidate notaris/calon notaris) pada lulusannya.

Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah nomor 60 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariat. PP ini mengubah program studi spesialis notarist menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan.

Yang menghendaki profesi notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Sebagai pelaksanaan pasal tersebut, diundangkanlah undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (sebagai pengganti statbald 1860 nomor 30).

Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Kewenangan notaris menurut UUJN (pasal 15) :

  1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yag dikhendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menajmin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
  2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapakan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup yang di tanda tangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.
  3. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking).
  4. Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
  6. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  7. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
  8. Membuat akta risalah lelang.
  9. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (pasal 51 UUJN).
Dipublikasi di Notaris | 1 Komentar

Perbedaan antara Legalisasi dan Register (Waarmerking)

Perbedaan antara Legalisasi dan Register (Waarmerking) adalah:

1. Legalisasi
Artinya, dokumen/surat yang dibuat di bawah tangan tangan tersebut ditanda-tangani di hadapan notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris yang bersangkutan. Sehingga tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi dari notaris. Dengan demikian, notaris menjamin keabsahan tanda-tangan dari para pihak yang dilegalisir tanda-tangannya, dan pihak (yang bertanda-tangan dalam dokumen) karena sudah dijelaskan oleh notaris tentang isi surat tersebut, tidak bisa menyangkal dan mengatakan bahwa ybs tidak mengerti isi dari dokumen/surat tersebut.
Untuk legalisasi ini, kadang dibedakan oleh notaris yang bersangkutan, dengan Legalisasi tanda-tangan saja. Dimana dalam legalisasi tanda-tangan tersebut notaris tidak membacakan isi dokumen/surat dimaksud, yang kadang-kadang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya: notaris tidak mengerti bahasa dari dokumen tersebut (contohnya: dokumen yang ditulis dalam bahasa mandarin atau bahasa lain yang tidak dimengerti oleh notaris yang bersangkutan) atau notaris tidak terlibat pada saat pembahasan dokumen di antara para pihak yang bertanda-tangan.

2. Register (Waarmerking)
Artinya, dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan kepada notaris yang bersangkutan.
Contohnya: Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Januari 2008 yang ditanda-tangani oleh Tuan A dan Tuan B. Jika hendak di legalisir oleh Notaris pada tanggal 18 Januari 2008, maka bentuknya tidak bisa legalisasi biasa, melainkan hanya bisa didaftar (waarmerking) saja.
Jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat Legalisasi daripada Register (waarmerking). Ada dokumen-dokumen tertentu yang akan digunakian sebagai kelengkapan suatu proses mutlak diminta harus dilegalisir, misalnya: di kantor Pertanahan, surat persetujuan dari ahli waris untuk menjaminkan tanah dan bangunan, atau surat persetujuan isteri untuk menjual tanah yang terdaftar atas nama suaminya dan lain sebagainya. Kalau surat/dokumen tersebut tidak dilegalisir oleh notaris, maka biasanya dokumen tersebut tidak dapat diterima sebagai kelengkapan proses Hak Tanggungan atau jual beli yang dimaksud. Terpaksa pihak yang bersangkutan harus membuat ulang persetujuan dan melegalisirnya di hadapan notaris setempat.

Jadi, kesimpulannya, walaupun ada cap Notaris dan tanda-tangan Notaris, belum tentu dokumen/surat tersebut sudah legalisasi oleh Notaris.

Sebaiknya konsultasikan dahulu dengan Notaris Anda.

Regards,

Muhamad Daniel

Dipublikasi di Notaris | Meninggalkan komentar

Aktivitas Saya

Berikut ini adalah aktivitas kerja saya :

-membuat segala bentuk perjanjian (jual-beli, sewa-menyewa, dll)
– legalisasi / mengesahkan surat dibawah tangan
– waarmerking / membukukan surat dibawah tangan
– mengesahkan kecocokan foto copy dengan surat aslinya
– membuat risalah lelang
– membuat akta pendirian dan perubahan PT,CV,Firma,Yayasan
– membuat berita acara RUPS
– membuat akta yg berkaitan dengan pertanahan
– membuat Surat Kuasa
– membuat Surat Wasiat
– dll

Apabila Anda ingin membuat surat-surat tersebut di atas Anda dapat menghubungi saya.

Free Konsultasi !!!

Regards,

Muhamad Daniel

Dipublikasi di Notaris | Meninggalkan komentar

Halo dunia!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Dipublikasi di Tak Berkategori | 1 Komentar