BADAN USAHA

Didalam kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari seringkali Badan Usaha disamakan dengan Perusahaan, walaupun pada kenyataannya keduanya berbeda. Perbedaan Utamanya adalah Badan Usaha adalah bentuk lembaga, sedangkan Perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu dikelola.
Badan Usaha dapat dibagi sebagai berikut :
1. Perseroan Usaha Dagang (UD)
2. Persekutuan, terdiri dari :
a. Tidak Berbadan Hukum, antara lain :
– Persekutuan Perdata (Maatschaap)
– Firma
– CV ( Commanditaire Venotschaap)
b. Berbadan Hukum, antara lain :
– Perseroan Terbatas
– Koperasi
– Yayasan
c. Bentuk usaha lain : Perwakilan Usaha Perdagangan Asing (Representative Office).

Marilah kita kupas satu persatu dari bentuk-bentuk Badan Usaha tersebut.

1. USAHA DAGANG (UD)
– Usaha yang didirikan oleh perseorangan
– Tanggung jawab pribadi
– Umumnya dengan modal kecil atau menengah
– Tidak ada Akta Pendirian
– Tidak ada peraturan untuk pendirian Usaha Dagang, hanya memerlukan izin permohonan usaha dari Dinas Perdagangan setempat.

2. PERSEKUTUAN PERDATA
– Dasar Hukum Pasal 1618 KUHPerdata
– Didirikan oleh 2 orang atau lebih
– Dapat dibuat secara lisan atau tertulis
– Tanggung jawab sekutu sampai harta pribadi masing-masing
– Tanggung jawab secara pro-rata/tanggung renteng (tergantung perjanjian)

3. FIRMA
– Dasar Hukum Pasal 16 – 35 KUHDagang
– Berupa Persekutuan Perdata yang menjalankan usaha dengan nama bersama
– Tanggung jawab sekutu secara tanggung rentang sampai harta pribadi masing-masing
– Didirikan dengan Akta Notaris
– Didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat

4. C V ( Commanditaire Venotschaap)
– Dasar Hukum Pasal 19 – 21 KUHDagang
– Hampir sama dengan Firma namun ada sekutu aktif dan sekutu pasif
– Sekutu aktif yang mengelolan operasional CV dan bertanggung jawab secara keseluruhan sampai ke harta pribadi
– Sekutu pasif bertanggung jawab hanya sebesar modal yang dimasukan atau disertakan
– Didirikan dengan Akta Notaris
– Didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat

5. PERSEROAN TERBATAS ( P T )
– Dasar Hukum UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
– Didirikan oleh minimal 2 orang atau pribadi hukum
– Modal dasar minimal Rp 50.000.000,-
– Minimal 25% dari modal dasar harus disetorkan ke Bank
– Modal terdiri dari saham-saham
– Tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham
– Didirikan dengan Akta Notaris
– Disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI
– Bertindak sebagai pribadi hukum
– Memiliki harta kekayaan sendiri

6. KOPERASI
– Diatur dalam UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
– Berlandaskan asas kekeluargaan
– Dibentuk oleh orang-orang (disebut Koperasi Primer) atau koperasi-koperasi (disebut Koperasi Sekunder)
– Didirikan dengan Akta Pendirian oleh Notaris
– Berbadan hukum setelah disahkan pemerintah (Kementerian Koperasi)
– Organ Koperasi : Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas
– Modal dari para anggota
– Tanggung jawab dipikul oleh para anggota
– Rapat Anggota adalah oragan tertinggi yang memberikan kuasa pengurusan kepada para pengurus

7. YAYASAN
– Dasar Hukum UU nomor 16 tahun 2001 juncto UU nomor 28 tahun 2004
– Tujuan tidak untuk mencari keuntungan/profit/non komersial
– Bidang kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan
– Organ Yayasan : Pembina, Pengurus dan Pengawas
– Didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal
– Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan
– Didirikan dengan Akta Notaris
– Disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI

8. KANTOR PERWAKILAN USAHA PERDAGANGAN ASING ( Representative Office )
– Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tantang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
– Merupakan izin usaha perorangan yang diberikan kepada pempinan kantor perwakilan
– Tidak memerlukan Akta Pendirian
– Tanggung jawab pribadi dari pimpinan kantor perwakilan
– Kegiatan usaha terbatas, hanya didirikan untuk penjualan/pemasaran produk atau pembelian produk untuk dieksport

PERBEDAAN BADAN HUKUM DAN BUKAN BADAN HUKUM

 Badan Hukum :
– memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya dan kekayaan para pendirinya
– tanggung jawab hanya sebesar sahamnya
– dapat melakukan penuntutan dan dituntut di muka pengadilan

 Bukan Badan Hukum :
– kekayaan tidak terpisah
– tanggung jawab sampai harta pribadinya
– yang dituntut pribadi pendiri/persero/pemiliknya

Berdasarkan uraian tersebut kini jelaslah perbedaan Badan Usaha dan Perusahaan, termasuk bentuk-bentuk Badan Usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Apabila Anda ingin mendirikan Badan Usaha maka Anda dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan tanggung jawab secara hukum dan finansial.

Semoga Bermanfaat.

Wassalam,

(dikutip dari berbagai sumber)

Pos ini dipublikasikan di Notaris. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s